pemerintah membangun taman edukasi tsunami di daerah

Kedungkandang MC - Tak hanya pemerintah dan perusahaan yang kian bersemangat membangun taman-taman cantik di Kota Malang. Warga RW 3 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pun bersemangat dengan bergotong royong membangun Taman Edukasi di bantaran Sungai Amprong, Minggu (17/4). Sebagai bentuk apreasiasi, Wali Kota Malang H. Moch. Anton meresmikan secara langsung Taman BANDUNG Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyebut Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani menjadi taman terbaik dan tercanggih yang ada di Kota Bandung.. Taman legendaris di Bandung itu kini punya tampilan baru setelah mendapat dana revitalisasi dari salah satu perusahaan otomotif, Toyota Astra Motor. "Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani sekarang insya Allah menjadi taman edukasi lalu KBRNLhokseumawe : Peringatan mega musibah tsunami yang digelar setiap tahun adalah salah satu upaya Pemerintah Aceh, untuk mengedukasi generasi penerus bangsa, untuk selalu siaga dan tangguh bencana, karena sebagaimana diketahui, Indonesia, khususnya Aceh adalah daerah yang berada dalam kawasan cincin Mataram- Sebagian besar daerah wisata di Indonesia berada pada zona berpotensi bencana. Sejarah kebencanaan dan upaya mitigasi risiko perlu diketahui wisatawam. Satu lagi yang barangkali belum banyak digarap di Indonesia. Daerah yang pernah terdampak gempa bumi, tsunami, gunung meletus, maupun longsor berpotensi menjadi wisata minat khusus yang diramu dengan edukasi kebencanaan. AA A. JAKARTA - Pemerintah mulai bangun hunian tetap (huntap) setelah sembilan bulan pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah. Untuk tahap awal, akan dibangun sejumlah 3.800 unit hunian tetap di tiga lokasi yaitu Tondo, Duyu dan Pombewe. "Saat ini penanganan bencana alam di Sulawesi Tengah telah memasuki tahap Pof Com Site De Rencontres En Ligne Gratuit. JAKARTA, - Persatuan Insinyur Indonesia PII mendorong pemerintah membangun sistem Peringatan Dini Tsunami, baik yang disebabkan gempa tektonik seismik maupun gempa non tektonik seperti gempa vulkanik yg terjadi di selat Sunda. Rekomendasi ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa yang terjadi di Banten dan Lampung. Ketua Umum PII Heru Dewanto mengatakan, dengan adanya sistem peringatan dini tsunami yang lebih kuat, maka bencana di Indonesia bisa dimitigasi. “Sistem peringatan dini adalah kebutuhan mutlak untuk Indonesia, negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia yang berada di Cincin Api Pasifik," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Rabu 26/12/2018. Pembangunan ini meliputi subsistem di hulu di tengah laut berupa sistem sensor pemantau perubahan muka laut seperti buoy, kabel bawah laut, dan radar. Saat ini baru ada sistem peringatan dini di pantai, bukan di hulu. Dengan kebijakan yang kompherensif mitigasi bencana dapat diintegrasikan dengan fungsi pertahanan negara, kemaritiman, dan perikanan. “Pembangunan sistem hulu ini harus terintegrasi dengan rantai sistem peringatan dini hingga ke hilir, yaitu masyarakat di daerah yang akan berpotensi terpapar dan para pengelola fasilitas umum yang vital di daerah pesisir,” kata itu, Ahli Tsunami PII yang juga Ketua Bidang Mitigasi Bencana PII Widjo Kongko menyebut kondisi dan situasi tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung adalah peristiwa fenomenal. Bencana tersebut dianggap langka dan tidak lazim karena tidak didahului oleh gempa tektonik sehingga masyarakat di sekitar pantai tidak sadar untuk melakukan evakuasi mandiri. “Sistem Peringatan Dini Tsunami yang dipicu oleh bukan gempa tektonik tidak ada, sehingga pihak otoritas atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tidak dapat mengeluarkan peringatan dini ke masyarakat,” kata Widjo. Widjo mengatakan, sistem operasional peringatan dini saat ini masih lemah karena hanya mengantisipasi tsunami akibat gempa tektonik. Sistem Peringatan Dini Tsunami BMKG baru akan bekerja jika sumber tsunaminya adalah gempa tektonik. Widjo mengatakan, PII siap melakukan kajian perihal mitigasi kebencanaan khususnya yang disebabkan tsunami bersama dengan stakeholder lainnya. Menurut dia, pemerintah harus mendorong penegakan hukum atas regulasi terkait dengan kelola tata ruang pemanfaatan daerah pesisir berbasis kebencanaan, terutama penentuan Batas Sempadan Pantai sesuai dengan Perpres 51/2016. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. penyiapan strategi mitigasi sesuai dengan kearifan lokal harus dilakukanJakarta ANTARA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG telah mengantisipasi potensi kejadian tsunami dengan membangun sistem peringatan dini, namun belum dapat sepenuhnya menjamin keberhasilan upaya pencegahan jatuhnya korban jiwa tanpa kesiapan masyarakat, maka edukasi harus terus berlanjut. "Masih sangat diperlukan kesungguhan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat bersama-sama Pemerintah Pusat untuk melakukan berbagai langkah kesiapan pencegahan bencana," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa. Menurut dia, langkah tersebut harus didasarkan pada edukasi masyarakat agar mampu melakukan perlindungan dan penyelamatan diri terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, juga merespon peringatan dini secara cepat dan tepat. Edukasi salah satunya dapat dilakukan melalui media massa secara tepat, untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan. Baca juga Memahami gempa megathrust dan risikonya Baca juga BMKG Segmen megathrust Nias-Simeulue miliki magnitudo tertarget 8,7 Guna mencegah kepanikan masyarakat seperti yang terjadi beberapa hari terakhir, dengan pemberitaan media mengenai hasil kajian peneliti ITB tentang potensi tsunami hingga 20 meter di wilayah selatan Jawa akibat gempa megathrust. Selain itu, kesiapan pemerintah daerah juga sangat penting dalam menyediakan sarana dan prasarana evakuasi, peta rawan bahaya gempa bumi dan tsunami, jalur dan tempat evakuasi serta melaksanakan gladi evakuasi secara rutin. Pemerintah juga perlu menerapkan standar bangunan tahan gempa bumi dan tsunami terutama untuk bangunan publik dan bangunan vital, melaksanakan audit bangunan yang diikuti dengan upaya memperkuat konstruksi bangunan agar benar-benar tahan terhadap gempa dan tsunami. Serta dalam menerapkan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan menegakkan aturan secara ketat agar masyarakat dan seluruh pihak benar-benar mematuhi seluruh langkah upaya mitigasi. "Langkah-langkah penyiapan strategi mitigasi yang sesuai dengan kearifan lokal saat ini harus benar-benar dilakukan, diuji dan ditingkatkan," tambah dia. Hal itu sesuai dengan amanah Undang-undang no. 24/ tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden no 93/ tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami. Baca juga Benarkah gempa Lombok sebabkan "megathrust" Pulau Jawa dalam waktu dekat? Baca juga BMKG Kerentanan gempa di Indonesia harus diterimaPewarta Desi PurnamawatiEditor Zita Meirina COPYRIGHT © ANTARA 2020 – Untuk menghadapi berbagai bencana baik bencana alam, bencana non-alam hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini paparan mengenai tujuan dilakukannya upaya penanggulangan bencana. Baca juga Sistem Penanggulanan Bencana Indonesia Tujuan penanggulangan bencana Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana bertujuan untuk Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Menghargai budaya lokal. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baca juga Banyak Bencana Alam Terjadi Tahun Ini, Berikut Penjelasan BMKG Siapa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana? Menurut UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah pusat Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana Berikut ini tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai UU tersebut, meliputi Baca juga Curah Hujan Tinggi, Waspada Bencana Alam di Jateng Selatan dan Pegunungan Tengah Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Pemulihan kondisi dari dampak bencana. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang memadai. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai. Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Baca juga Ridwan Kamil Tetapkan Condition Tanggap Darurat Bencana untuk 5 Daerah Wewenang pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana Pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. Baca juga Sepanjang 2019, BNPB Catat Bencana Alam Terjadi di Republic of indonesia Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD yang memadai. Baca juga Tanggulangi Bencana, Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana Selain tanggung jawab, Pemerintah Daerah juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana denga provinsi dan atau kabupaten atau kota lain. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten atau kota. Baca juga Cianjur Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem, Ratusan Personel Tanggap Bencana Disiapkan Penetapan status bencana Lalu bagaimana cara pemerintah pusat maupun daerah menetapkan tingkatan bencana yang terjadi? Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator sebagai berikut Jumlah korban Kerugian harta benda Kerusakan prasarana dan sarana Cakupan luas wilayah yang terkena bencana Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram “ News Update”, caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.  Berita Nasional Senin, 28 Juni 2021 - 1457 WIB Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Nasution Sumber Instagram BobbyNst VIVA – Pemerintah Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara membangun taman edukasi bencana di kawasan Jalan Perdana yang berada di daerah aliran Sungai Deli sebagai sarana sosialisasi mitigasi Kota Medan Bobby Nasution meletakkan batu pertama untuk pembangunan taman tersebut dalam acara peresmian yang dihadiri oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan pejabat instansi terkait di Jalan Perdana, Senin."Pembangunan taman edukasi bencana ini sangat penting sebagai sarana sosialisasi budaya sadar akan bencana," kata berharap pembangunan taman edukasi bencana dapat dibarengi dengan kegiatan pelestarian daerah aliran meminta para pemangku kepentingan terkait rutin mengadakan kegiatan untuk memulihkan kondisi sungai dan mencegah terjadinya banjir."Apabila bisa kita selaraskan antara bangunannya dan kegiatan membersihkannya, ini akan lebih efektif. Percuma kita bangun taman kalau sungainya tidak cantik. Karena tujuan taman dibuat ini untuk melihat sungainya," kata Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Medan Arjuna Sembiring juga berharap keberadaan taman edukasi bencana bisa mendukung upaya konservasi daerah aliran Sungai Kota Medan bekerja sama dengan sejumlah instansi termasuk PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Universitas Pembangunan Panca Budi, dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia MKI dalam membangun taman edukasi bencana. Ant/Antara Kecelakaan Paling Mematikan di Kanada, Truk Tabrak Minibus Tewaskan 15 Orang Setidaknya 15 orang tewas di Provinsi Manitoba di Kanada pada Kamis 15/6 setelah truk semi trailer menabrak sebuah minibus yang membawa rombongan manula. 16 Juni 2023 Kami kirim berita paling update di pagi dan sore hari langsung ke telegram Kamu! Pssst ada quiz dan giveaway juga Topik Terkait Bobby Nasution Bencana Edukasi Medan Antara Jangan Lewatkan Terpopuler Pengendara mobil yang tabrak tetangga di Cakung ditahan polisi. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD merespons gugatan dari Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan PERKOMHAN. Ratusan orang yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat FIM menggelar aksi unjuk rasa di depan Pondok Pesantren atau Ma’had Al-Zaytun Direktur Utama Injourney Dony Oskaria mengatakan bakal menghapus ajang World Superbike WSBK di Sirkuit Mandalika karena bikin negara merugi dan sepi sponsorship Motif pelaku punya dendam lama, karena tidak senang dengan korban saat masih sekolah. Pelaku diketahui junior korban tapi masih menyimpan dendam hingga sebelum kejadian. Selengkapnya  VIVA Networks Balapan World Superbike atau WSBK bakal dihapus dari kalender balap yang berlangsung di Sirkuit Mandalika karena dinilai merugi besar. Hal itu dapat banyak tanggapan. Balapan MotoGP akan kembali berlangsung pada akhir pekan ini, Minggu 18 Juni 2023. Seri ketujuh di musim ini bertajuk MotoGP Jerman, dan Marc Marquez jadi rajanya. Selengkapnya  Isu Terkini Jakarta ANTARA News - Pemerintah harus memitigasi bencana tsunami untuk wilayah-wilayah yang rawan terdampak seperti di pesisir selatan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kata pakar geologi dari Brigham Young University Ron Harris. Harris dalam diskusi tentang mitigasi bencana tsunami di Jakarta, Jumat, memaparkan mitigasi bisa dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi dan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. "Mengapa tsunami di Aceh memakan banyak korban? Masalahnya komunikasi, tidak ada orang di Aceh yang tahu tentang tsunami," kata Harris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun, Harris menyimpulkan prakiraan potensi terjadinya gempa berkekuatan di atas 9 skala Richter yang bisa menimbulkan tsunami yang sama seperti yang terjadi di Aceh pada 2004 bisa terulang di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. "Apa kita mau korban tsunami di Aceh terjadi lagi di Pulau Jawa?" kata Harris. Oleh karena itu dia menekankan pentingnya pemerintah melakukan mitigasi di daerah rawan seperti Pelabuhan Ratu dan Pangandaran Jawa Barat, Cilacap, Pacitan Jawa Timur, Denpasar dan Nusa Dua Bali, Lombok dan Sumba Nusa Tenggara Barat, pesisir selatan Pulau Timor, dan Waingapu Nusa Tenggara Timur. Harris menjelaskan potensi terjadinya gempa besar yang mengakibatkan tsunami dengan rumusan "20-20-20", yakni 20 detik lamanya gempa bumi untuk identifikasi potensi adanya tsunami, 20 menit jarak tempuh gelombang ke bibir pantai yang berarti waktu untuk evakuasi, dan 20 meter tinggi gelombang yang artinya masyarakat harus mencari tempat di ketinggian 20 meter untuk evakuasi. Dengan kategori seperti itu dan kondisi yang ada saat ini, wilayah yang paling berbahaya adalah Denpasar dan Nusa Dua Bali. "500 ribu orang tinggal di sana, 500 ribu orang yang berkunjung, satu juta orang ada di sana. Tidak ada tempat setinggi 20 meter dan harus evakuasi dalam 20 menit," ujar Harris. Berdasarkan simulasi model tsunami untuk wilayah selatan Bali, kawasan wisata di Denpasar dan Nusa Dua hampir dipastikan tenggelam oleh gelombang tsunami karena wilayahnya yang dekat sekali dengan air dan tak ada bangunan atau dataran tinggi. Oleh karena itu Harris berharap pemerintah Indonesia segera membuat rencana evakuasi secara matang, tidak hanya untuk Bali namun seluruh wilayah rawan Aditya RamadhanEditor Tasrief Tarmizi COPYRIGHT © ANTARA 2017

pemerintah membangun taman edukasi tsunami di daerah